Ita F. Nadia (Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)
Di kalangan gerakan perempuan internasional, 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional. Penentuannya berawal dari tahun 1908 ketika menjawab tuntutan kaum perempuan, Partai Sosialis Amerika Serikat mengusulkan hari terakhir bulan Februari dijadikan hari demonstrasi untuk persamaan hak politik (hak untuk memilih dalam pemilihan umum) kaum perempuan. Hari Perempuan Amerika ini (28 Februari 1908) mendapat perhatian sangat besar dari kaum feminis dan sosialis seluruh dunia dan mendorong aksi solidaritas yang terorganisasi oleh berbagai kelompok buruh perempuan Amerika Serikat.
Di tahun 1910, pada konferensi kedua perempuan sosialis sedunia di kota Kopenhagen, Clara Zetkin, seorang aktifis gerakan perempuan dan tokoh sosialis, menentang sikap separatis dari gerakan perempuan suffragist (menuntut hak pilih dalam pemilihan umum) mengajukan usul untuk menginternasionalkan eksperimen Amerika itu dan menjadikan 8 Maret sebagai Hari Perempuan International, dengan slogan "hak pilih untuk semua orang". Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks pasang naik gerakan perempuan di seluruh dunia pada awal abad ini (di Indonesia muncul Kartini dengan pemikiran dan aksinya).
Saat itu kaum perempuan sudah terorganisasi dan gerakannya meluas di Eropa dan Amerika yang tercermin dari terbentuknya International Women Suffrage Alliance (1904). Awal abad ini marak dengan diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh, dan kampanye persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bangkitnya perempuan sebgai buruh yang tertindas merupakan buah dari perubahan sosial itu sendiri, berkembangnya modal dimana sesungguhnya buruh merupakan penggerak perkembangan yang sekaligus dihisap olehnya.
Usul Clara Zetkin terwujud pada tahun 1911, saat pecahnya perang dunia pertama, 8 Maret dirayakan dengan pawai dan demonstrasi perempuan di berbagai negara Eropa. Dan ketika Revolusi Rusia dimulai, hari perempuan internasional ditandai dengan demonstrasi-demonstrasi massa dan protes menuntut bahan makanan, yang dilancarkan oleh kaum perempuan, laki-laki dan anak-anak. Di Inggris, hari perempuan internasional menjadi peringatan tahunan sesudah perang dunia kedua. Di Amerika, peringatan hari perempuan internasional menjadi peringatan tahunan sejak munculnya Gerakan Pembebasan Perempuan yang lahir bersamaan dengan gerakan hak-hak sipil dan gerakan perdamaian anti perang pada tahun 1960an, yang terus berkembang dan meluas.
Setelah tahun 1975, PBB menetapkan sebagai tahun internasional perempuan, yang kemudian pada tahun 1976 hingga 1985 ditetapkan sebagai "Dasa Warsa Perempuan". Sesungguhnya pada tahun 1977, Majelis Umum PBB menerima resolusi yang menetapkan suatu hari internasional untuk perempuan. PBB mengajak semua negara anggota untuk memproklamasikan suatu hari sebagai Hari PBB untuk Hak Asasi Perempuan dan Hari Perdamaian Dunia, yang penetapan harinya diserahkan pada masing-masing negara. Kebanyakan negara (tidak termasuk Indonesia) menetapkan 8 Maret , yang memang sudah dikenal sebagai Hari Perempuan Internasional. PBB sendiri pada tahun 1978 menetapkan tanggal 8 Maret dalam daftar hari libur resmi.
Persoalan Perempuan
Kesadaran mengenai ketertindasan kaum perempuan dan sifat struktural dari penindasan tersebut sudah lama muncul di Indonesia. Pada awal abad ini, seiring dengan munculnya kesadaran baru mengenai kolonialisme, muncul seorang pelopor, R.A.Kartini, seorang puteri bupati Jawa yang melalui tulisan-tulisannya menentang keras poligini, kawin paksa, dan penindasan feodal serta kolonial. Ia berusaha menegakkan hak kaum perempuan untuk bersekolah dan dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan.
Kemudian muncul banyak perempuan yang dengan membawa serta kesadarannya tentang ketertindasan kaum perempuan, aktif dalam politik pergerakan nasional. Misalnya Munasiah dan Sukaesih, dua aktivis politik yang dalam suatu konggres perempuan di Semarang tahun 1924 menyerukan perlunya kaum perempuan berjuang agar bisa memajukan hak-haknya dan agar tidak disisihkan. Munasiah berkata:" Wanita itu menjadi mataharinya rumah tangga, itu dahulu! Tapi sekarang wanita menjadi alat kapitalis. Padahal jaman Mojopahit wanita sudah berjuang.. Sekarang adanya pelacur itu bukan salahnya wanita, tapi salahnya kapitalisme dan imperialisme."
Setelah pecah pemberontakan nasional pertama menentang kolonialisme 1926-1927, kedua pejuang ini ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Digul, Papua Barat, karena terlibat pemberontakan. Kesadaran baru di kalangan perempuan indonesia akan penindasan kolonialisme dan imperialisme, dengan berbagai bentuknya terus bergerak dan meluas sampai Indonesia merdeka. Pada masa revolusi, berdiri berbegai macam organisasi perempuan, termasuk partai politik khusus perempuan (Partai politik Wanita, didirikan oleh Nyi Sarmidi Mangunsarkoro; S.K.Trimurti menentang pembentukan partai ini dan mengusulkan agar perempuan bergabung dengan partai politik yang ada, tidak perlu membentuk partai sendiri).